Sabtu, 10 November 2012

Kompatibiltas “Islam dan Demokrasi – Islam dan Negara Republik”



Dari sudut bahasa (etimoligis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan Cratos atau Cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, demos-cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan daulat ‘res publica kepentingan umum’ rakyat atau daulat kekuasaan (yang mengaktualkan) ‘res pu

blica kepentingan umum’ rakyat.

Ada dua diktum klasik yang menjembatani antara dimensi spiritualitas manusia sebagai wakil dan citra Tuhan di muka bumi guna memuliakan nama-Nya, dengan misi tugasnya membangun akhlak peradaban, menegakkan kuasa ‘kerajaan cahaya-Nya’ dengan ‘sunatullah-dhamma’ hukum-hukum universal Ilahi-Nya yang abadi melalui konstruksi kelembagaan sosial-politik yang semakin lama semakin berkembang tentunya. Yaitu, “Suara ‘re publica-kepentingan umum’ Rakyat, Suara Tuhan” (Vox Populi, Vox Dei) dan “Kemaslahatan ‘kepentingan’ Umum merupakan hukum tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex), tentu dengan diliputi oleh ‘kepemimpinan hikmah-kebijaksanaan’ dari Pemimpin Pandita/Philosopher King (yang pandita, sasmita, waskita, wicaksana).

Kepentingan Umum Rakyat, secara kelembagaan negara / institusi sosial politik/ konstitusional dengan prinsip-prinsipnya yang universal abadi, pertama kali dikonstruksikan secara komprehensif oleh Kanjeng Nabi Muhammad Saw pada Traktat/Konstitusi Madinah (Perjanjian Hudaibiah) bagi Masyarakat Plural Madinah, walau perlengkapan kelembagaannya masih belum sekomplet dan sesistematis realitas kemasyarakatan para era terbangunnya negara bangsa (nation state). Makanya Undang-undang Dasar Madinah dinilai Sosiolog Rober Bellah dan Gellner sebagai terlalu maju untuk zamannya.

Di samping status Muhammad sebagai nabi (pembabar sunatullah-dhamma- hokum-hukum semesta universal Ilahi), rasul utusan dan wakil Tuhan di muka bumi, sebagai kekasih-Nya, sekaligus diutus Tuhan sebagai rahmat-metta karuna- cinta kasih yang welas asih bagi segenap semesta publik (memayu hayu bawono – rahmatan lil alamin). Nabi Muhammad juga mengemban misi kenabian memanusiakan manusia-membangun akhlak peradaban (memayu hayu jalmo – bu’istu makarimal akhlak), dalam kerangka/perspektif inilah kita bisa melihat Muhammad sebagai ‘Pemimpin Negarawan’.

Melihat prinsip-prinsip/dimensi-dimensi/elemen-elemen universal-kosmopolit-abadi yang dikonstruksikan dari sari kearifan-kearifan abadi/prinsip-prinsip ‘kemanusiaan transenden’ dari sejarah kemanusiaan/kalimatunsawa pada Traktat ‘Konstitusi’ Madinah tak berlebihan jika katakan Muhammad sebagai “Bapak Demokrasi’, “Bapak Konstitusionalisme”, “Bapak Republik – Negara Bangsa” ataupun Bapak Hak-hak Azasi Manusia”.

Pantaslah jika Michael H. Hart menobatkannya sebagai orang nomor satu di anatara 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Pantas pula jika Mahatma Gandhi katakan, “Jika ada saat ini orang yang pantas mengatur tata dunia yang berkeadaban, Muhammad lah orangnya.”

Satu hal yang harus kita syukuri, Bung Karno dan para Founding Fathers mengonstruksikan pondasi filosofi ‘kebangsaan-kemasyarakatan-kenegaraan’ Indonesia berikut ‘blueprint’ konstitusinya, Pancasila dan UUD 1945, tentunya mengambil ‘Roh-Spirit’ dari kosntitusi Madinah dan berdasarkan prinsip-prinsip yang universal-abadi yang sama sebangun dengan kerangka konstruksi Traktat-Konstitusi Madinah yang di-create Nabi Muhammad bagi Masyarakat Plural Madinah. Dalam perspektif ini, semestinya umat Islam tak lagi mempersoalkan kompatibilitas Islam dan demokrasi ataupun Islam dan Pancasila-UUD 1945. Selanjutnya Bung Karno dan para Founding Fathers, mengukuhkan demokrasi khas Indonesia adalah Demokrasi Hikmah Kebijaksanaan, mengambil spirit “ajaran jalan tengah yang abadi”, bercorak “sosialisme keadilan yang relijius” namun berspirit “memanusiakan manusia” memberikan penghargaan ‘hak-hak azasi kewargaan dan manusia’ dengan setinggi-tingginya.

Namun transisi dari mentalitas budaya tradisonal kepada mentalitas budaya Madani yang kosmopolit, dari masyarakat feodal ke masyarakat ber-‘demokrasi hikmah kebijaksanaan’, dari masyarakat terjajah kepada masyarakat yang mandiri dan civilized-berkeadaban, dari masyarakat berkesadaran banal-magis kepada masyarakat berkesadaran kritis-emansipatoris-transformatif dan liberatif-transendentif, bukanlah hal yang mudah. Masih perlu lagi ‘revolusi-revolusi kesadaran’ yang akan menemui jalan yang teramat-amat berat-berliku, penuh onak duri, perlu pengorbanan dan topangan faktor-faktor landasan realitas sosiohistoris bangsa yang adiluhung serta kaya secara material dari bangsa Surga Kathulistiwa ini.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar