Sabtu, 10 November 2012

Kecenderungan Elit Memburu Harta, Penyakit yang Gerogoti Persendian Bangsa

Tak sedikit orang yang menyembah harta (hubb al-mal) dan kedudukan (hubb al-jah). Inilah yang menyebabkan munculnya sejumlah soalan yang melilit bangsa ini. Kecenderungan untuk memburu harta secara tanpa batas memicu terjadinya korupsi di berbagai lini kehidupan, tak hanya di Jakarta sebagai pusat kota melainkan juga menye

bar ke sejumlah daerah. Salah satu cara untuk memenuhi hasrat duniawi itu adalah dengan mengejar kedudukan bahkan dengan menghalalkan segala cara. Jika dirinya karena berbagai hal tak mungkin untuk maju lagi sebagai presiden, gubernur, bupati-walikota, maka tak ayal istrinya, anaknya, saudaranya, ponakannya akan diajukan sebagai calon pengganti dirinya. Pengambilan kekuasaan itu diharapkan dapat menunjang motif utamanya, “akumulasi harta”. Penyakit inilah yang “menggerogoti persendian negeri ini.”

Indonesia seperti dalam tawanan para perompak uang negara. APBN dan APBD kita terkuras untuk memenuhi hasrat duniawi para pejabat yang doyan korupsi. Anggaran negara melambung tinggi pada aspek pengeluaran rutin pejabat dan birokrat daripada pengeluaran untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, kita menjadi mafhum rendahnya indeks pembangunan manusia (human development index) kita, karena anggaran negara banyak digelontorkan untuk merenovasi rumah anggota DPR, membeli mobil mewah anggota kabinet. Piknik dengan kedok studi banding lebih didahulukan ketimbang mengurangi angka kemiskinan. “Kecenderungan untuk melahap harta dan merampas kuasa itu, sekali lagi, yang menyebabkan Indonesia dirundung derita.” Allah berfirman dalam al-Qur’an, “alhakum al-takatsur hatta zurtum al-maqabir”.

“Hanya liang lahatlah yang bisa menghentikan gerak para pemburu harta dan tahta itu.”

Kembali ke ‘basic’/fitrah dalam konteks kebangsaan-kenegaraan berarti kembali ke komitmen awal didirikannya negara ini. Dulu para pendiri negara ini telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara yang berlandas tumpu pada Pancasila-UUD 1945 dan bukan pada ketentuan formal agama. Walau umat Islam adalah umat terbanyak, telah ada konsensus bahwa Indonesia tak hendak dirancang menjadi negara Islam. Piagam Jakarta pun akhirnya dibatalkan. Bahkan, jauh sebelum teks proklamasi diucapkan Bung Karno, tahun 1928 para pemuda Indonesia bersumpah untuk bersatu dalam tiga hal; satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tak ada sumpah untuk satu agama.

Dengan demikian, perilaku sebagian umat Islam yang tak mau menghormati bendera merah putih menunjukkan bahwa mereka tak mengerti komitmen awal kebangsaan itu. Mereka buta huruf mengenai soal-soal kebangsaan walau tak tertutup kemungkinan mereka mengerti soal-soal keislaman. Mereka mengalami defisit pengertian mengenai negara Indonesia. Seharusnya umat Islam tak hanya menguasai dalil-dalil agama, melainkan juga dalil-dalil dalam berbangsa dan bernegara. (“Idul Fitri dan Pembaruan Komitmen”, Media Indonesia 29 Agustus 2011, Abdul Moqsith Ghazali)

Mendidik Manusia Seutuhnya – Kecerdasan Etika Nurani. / 24 Oktober 2012.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar