Sabtu, 10 November 2012

Jongos-jongos Kapitalisme-Imperialisme” yang Kuasai Istana & Sistem Pemerintahan

Begitu banyak problem yang dihadapi rakyat kecil saat ini, karena didera ”kutukan kekuasaan” dan ”kepentingan sekelompok elit politik dan petinggi-petinggi istana”. Mulai dari kasus hukum dan HAM, korupsi, pelayanan kepada rakyat kecil yang payah, sistem ekonomi yang berkiblat pada neoliberalisme Barat, sistem pendid

ikan yang berorientasi pada nalar instrumental dan positivistik, sistem politik yang apolitik, semua ini yang lebih banyak mendapat imbasnya adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa.

Kemiskinan dan ketidakadilan adalah proyek besar yang dimainkan oleh para “jongos-jongos kapitalisme dan imprealisme” yang menguasai Istana negara dan sistem pemerintahan yang ada. Terlepas dari itu semua, tentunya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena permasalahan yang ada bukan merupakan kesalahan orang per orang tetapi “permasalahan yang ada disebabkan oleh sistem global” yang tidak mampu mengarahkan dan memberikan solusi terhadap transformasi sosial dan kebudayaan umat manusia.

Manusia selaku khalifah dan wakil Tuhan di muka bumi ini sudah menjadi keniscayaan dan “tunduk sepenuhnya pada seruan akal-universal” dan “syariat” dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya baik secara vertikal maupun horizontal. Hubungan vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhan dan secara horizontal adalah hubungannya dengan masyarakat dan umat manusia. Agenda-agenda sosial-politik, ekonomi, etika dan hukum, serta gerakan kebudayaan sejatinya harus selaras dengan seruan-seruan monoteisme.

Islam membolehkan pengutukan terhadap segala bentuk ketimpangan yang disengajakan, maka atas nama Allah SWT “laknatlah orang-orang yang telah merampas hak-hak dan kehormatan rakyat kecil” yang mana perbuatan yang mereka lakukan terhadap masyarakat adalah perbuatan sengaja yang dilakukan oleh para koruptor dan orang-orang yang bersembunyi dibalik jubah keadilan dan kemanusiaan.

Gerakan kebudayaan harus bersandar pada nilai-nilai universal seperti Tauhid, keadilan, kehidupan setelah mati, kenabian dan kemanusiaan yang jelas status ontologisnya sehingga “bisa menjadi basis yang kuat bagi suatu masyarakat”. Selain itu setiap kebudayaan harus mempunyai metode atau praktik untuk menciptakan satu tatanan kehidupan politik, sosial, ekonomi, teknologi yang selaras dengan dengan pesan-pesan universal itu sendiri demi tujuan kemuliaan dan kesempurnaan ummat manusia.

Salah satu tawaran cara agar kita mampu membendung arus segala bentuk ketimpangan dan penjarahan terhadap hak-hak asasi manusia adalah dengan menciptakan masyarakat ilmiah dan mempunyai tradisi intelektual-spritualitas yang teoritis dan praktis. (Darwis Batawi, Pelajar RausyanFikr Institute Yogyakarta. dari sahabat-muthahhari.org)

Paradigma Pandangan Dunia “NASAKOMSOS – Bhinneka Tunggal Ika”./ 31 Oktober 2012.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar